Menara Post - Pertanyaan yang tampak sederhana, sesederhana cara berpikir orang yang mengungkapkannya. Untuk menjawab, mungkin kita perlu menelaah lagi sejarah dan fakta yang ada di lapangan.

Asma Nadia

Saya tidak akan bercerita tentang peristiwa bulan Oktober di tahun 1945, ketika kelompok pemuda PKI membantai pejabat pemerintahan di Kota Tegal, menguliti serta membunuh sang bupati. Tak cukup di situ, mereka menghinakan keluarganya. Kardinah, adik kandung RA Kartini yang menikah dengan bupati Tegal periode sebelumnya, termasuk salah satu korban. Pakaian wanita sepuh itu dilucuti, kemudian diarak dengan mengenakan karung goni.

Betapa saat rakyat Indonesia tengah berjuang melawan penjajah, ketika arek-arek Suroboyo berebut merobek bendera merah putih biru di Hotel Yamato, lalu bertarung menghadapi sekutu pada 10 November, di belahan lain sebulan sebelumnya, sejumlah pejuang turut berdarah-darah dalam pertempuran lima hari di Semarang, membredeli tentara Jepang, PKI justru merusak tatanan bangsa di mana-mana. Menggerogoti dari dalam.

Anasir PKI bergerak merebut kekuasaan di Slawi, Serang, Pekalongan, Brebes, Tegal, Pemalang, Cirebon, dan berbagai wilayah lain. Menghilangkan nyawa anak bangsa dan tokoh pejuang. Bupati Lebak dihabisi, tokoh nasional Otto Iskandardinata diculik dan dieksekusi mati bahkan keberadaan jenazahnya menyisakan misteri. Sultan Langkat dibunuh serta hartanya dijarah. Bahkan Gubernur Suryo, tokoh sentral dari peristiwa di Surabaya juga dibunuh PKI.
[ads-post]
Ketika tokoh PKI Amir Syarifuddin Harahap berhasil menjadi Perdana Menteri di tahun 1948, arus bawah PKI merasa mempunyai kekuatan. Muso memproklamirkan Republik Soviet Indonesia, beraliansi komunis. Dan lebih parah lagi dalam Perjanjian Renville, dengan mudah Amir Syarifuddin menyerahkan begitu banyak kekuasaan pada Belanda dan memasung wilayah Indonesia.

Keganasan PKI makin membabi buta.
Saya sebenarnya tidak hendak bercerita tentang peristiwa di Gontor. Ketika setiap pagi menjelang, satu per satu kyai diabsen dan nama yang disebut serta-merta disembelih. Atau kisah Haji Dimyati, aktivis Masyumi yang digorok lehernya sebelum dimasukkan ke sebuah sumur bersama korban pembantaian lainnya.

Juga tentang kesaksian Isra dari Surabaya yang ayahnya diseret ke sawah sembari dihajar beramai-ramai hingga jasadnya tidak berbentuk lagi; hancur, habis terbakar, dan dimakan anjing. Sang anak terpaksa memungut potongan tubuh ayahnya satu per satu dan dimasukkan kaleng.

Atau cerita Moch. Amir yang empat sahabatnya sesama aktivis dakwah disiksa dengan dipotong kemaluan dan telinga mereka hingga ajal menjemput. Atau testimoni Suradi saat para kyai dimasukkan loji lalu dibakar. Yang berhasil keluar tak lantas bebas, melainkan dibacoki. Pun saya sejujurnya tidak ingin mengisahkan kesaksian Mughni yang melihat tokoh Islam dari Masyumi di Ponorogo diciduk dan dinaikkan truk. Telinga kakaknya dipotong, lalu dibuang di sumur tua.

Juga tentang Kapolres Ismiadi yang diseret dengan Jeep Wilis sejauh 3 km hingga wafat. Setelah tentara dibunuhi, gantian polisi dilibas. Kemudian pejabat, ulama, serta para santri.
Pascagerakan komunis berhasil dihentikan di tahun 1948, pada 1965 PKI kembali beraksi.
Buya Hamka, Ketua MUI pertama dan para ulama lainnya dipenjara. Mereka difitnah oleh kalangan PKI yang saat itu sangat dekat dengan pemerintah berkuasa. Tak hanya menerima siksaan setiap hari, Buya Hamka memperoleh ancaman akan disetrum kemaluannya.

Deretan kisah mengiris hati di atas pernah saya baca, tapi tidak akan saya ceritakan sebagai jawaban atas pertanyaan itu. Karena mungkin hanya dianggap serpihan dari peristiwa kecil.

Tapi, kini mari kita lihat apa yang terjadi jika komunisme berkuasa.
Di Uni Soviet, sekitar 7 juta orang tewas dalam Revolusi Bolsevik dipimpin oleh Lenin. Di masa Stalin 20 juta orang terbunuh untuk memuluskan program komunisme.
Salah satu cara komunisme bertahan adalah, melestarikan tidak adanya perbedaan pendapat, dan jika berbeda sebaiknya dibunuh, berapa pun jumlah korban yang dibutuhkan.

Di Kamboja, sekitar 2 juta orang atau sepertiga jumlah penduduk dibantai untuk mengukuhkan kekuasaan komunis. Di Cina jumlah korban meninggal dalam revolusi diduga mencapai 80 juta.
Jadi, jika PKI bangkit, memangnya kenapa?
Pertanyaan seperti ini lebih baik dijawab dengan pertanyaan.
JIka PKI pernah mengkhianati kemerdekaan bangsa, apa jaminan mereka tidak akan mengulanginya?

Jika baru mempunyai sedikit kekuasaan saja sudah membantai begitu banyak orang, apa yang terjadi jika memegang kekuasaan besar?

Jika komunisme dilatih tidak bisa berbeda pendapat, lalu di mana letak kebebasan?
Dan yang terpenting dari semua itu, jangan berteriak korban. Mengutip Ahmad Mansur Suryanegara, PKI di Indonesia bukan korban, mereka pelaku. Atau istilah Agung Pribadi dalam buku Gara-Gara Indonesia, ini saatnya rekonsiliasi, kita bisa maafkan, tapi jangan lupakan sejarah pembantaian yang dilakukan PKI.

Muara Post - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang ratusan juta rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko, Sabtu 16 September 2017.

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko. Foto/kotabatu.go.id

"Dalam OTT KPK mengamankan uang tunai Rp 300 juta, " kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Minggu (17/9/2017).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Eddy sebagai tersangka penerima suap proyek pengadaan senilai Rp 5,26 miliar di pemerintah daerah setempat.

KPK juga menetapkan Kepala Bagian ULP Pemkot Batu Edi Setiawan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan Filipus Djap adalah pengusaha hotel di Kota Batu ditetapkan sebagai tersangka penyuap.

Sementara dua orang yang turut diamankan dalam operasi tangkap tangan Sabtu 16 September 2019, yakni ZE selaku Kepala BKAD Kota Batu dan Y selaku sopir Eddy Rumpoko masih diperiksa sebagai saksi.
[ads-post]
Adapun rincian alat bukti suap Rp300 juta itu, yakni masing masing diterima Wali Kota Eddy Rumpoko Rp200 juta dan Rp100 juta di tangan tersangka Edi Setiawan.
Uang pecahan lima puluh ribu itu terbungkus kertas koran dan berada dalam paper bag. Tim KPK meringkus tersangka Filipus saat menyerahkan uang ke Wali Kota Eddy Rumpoko.

Selain pengusaha hotel, tersangka Filipus juga direktur PT Dailbana Prima selaku penggarap proyek pengadaan mebelair dan penyertaan modal di Kota Batu.
Terungkap dalam pemeriksaan suap yang diberikan Filipus merupakan sisa fee proyek pengadaan meubelair yang belum terbayar.

Diketahui sebagai penggarap proyek PT Dailbana Prima berkewajiban menyetor fee Rp500 juta atau 10 % dari nilai proyek Rp5,26 miliar.

Dalam OTT, kata Laode, KPK menyegel sejumlah ruangan, yakni di antaranya ruang Wali Kota Batu, ruang ULP, ruangan BKAD dan ruang tersangka Filipus.

"Saat ini tim KPK masih terus melakukan pengembangan," kata Laode.

Menara Post - Selain memperkenalkan iPhone 8 dan iPhone 8 Plus, Apple akhirnya benar-benar mengumumkan kehadiran iPhone X (iPhone ten). Perangkat ini merupakan penanda kiprah iPhone yang sudah berlangsung selama satu dekade.

iPhone X

“iPhone X merupakan masa depan dari sebuah smartphone dan juga lompatan besar dari seri iPhone,” ujar Senior Vice President of Worldwide Marketing Apple Phil Schiller saat peluncuran iPhone X, Rabu (13/9/2017).

Memiliki layar Super Retina dengan diagonal 5,8 inci, iPhone Xmengusung desain dengan layar berbingkai tipis. Adapun bahan yang digunakan di perangkat masih sama dengan iPhone 8 dan iPhone 8 Plus, yaitu berbahan kaca. Apple juga membuat perangkat ini antiair maupun debu.

“Perangkat ini hadir dengan teknologi Super Retina Display dan menjadi seri iPhone pertama yang menggunakan teknologi OLED paling mumpuni,” ujarnya. Perangkat ini hadir dalam dua pilihan opsi 64GB dan 256GB dengan harga mulai dari US$ 999 atau sekitar Rp 13 juta dan dapat dipesan pada Oktober 2017.

Apple juga menggantikan teknologi Touch ID dengan Face ID. Sesuai namanya, sistem keamanan berbasis biometrik ini menggunakan pengenalan wajah. Untuk membuatnya berjalan baik, Apple menggunakan truedepth camera system di bagian depan, yang terdiri kamera dan sejumlah sensor lain.

iPhone X dipersenjatai chip A11 Bionic berbasis neural engine yang diklaim memiliki kemampuan lebih baik dari generasi sebelumnya. Bersamaan dengan iPhone X, perusahaan tersebut juga memperkenalkan Animoji, yaitu emoji animasi yang dapat dibuat berdasarkan wajah pengguna.
[ads-post]
Mengingat hadir dengan desain nyaris tanpa bingkai, tombol “Home” pun absen di perangkat anyar ini. Karena itu, Apple mengubah navigasi di iPhone X dengan lebih banyak memanfaatkan sapuan di layar.”Untuk membuka perangkat, kamu cukup mengusap layar ke atas. Begitu pula saat ingin berganti aplikasi, kamu cukup mengusap layar ke atas dan tampilan akan kembali ke halaman depan,” ujar Schiller menjelaskan.

Adapun untuk keperluan fotografi, iPhone X mengandalkan dua lensa pada kamera utamanya yang disusun secara vertikal. Kedua lensa di kamera utamanya beresolusi 12MP dan masing-masing sudah dilengkapi dengan Optical Image Stabilization (OIS).

“iPhone X juga dapat memberikan hasil tangkapan gambar portrait dengan kamera depannya. Fitur lighting portrait juga dapat diakses dari perangkat ini,” tuturnya.

Mensra Post - Jakarta - Komisi III DPR meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berlama-lama membiarkan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.
Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengatakan, saat ini masih ada ditemukan sejumlah pejabat negara yang menyandang status tersangka kasus korupsi, tapi belum juga diproses oleh KPK.

Gedung DPR RI

"Ada pejabat atau mantan pejabat ditetapkan sebagai tersangka setahun dua tahun lalu, tapi belum diproses juga. Maksud kami, kalau memang belum cukup buktinya, jangan ditetapkan tersangka dulu dong," kata Benny, saat rapat kerja dengan pimpinan KPK, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/9).

Seharusnya, kata Benny, KPK langsung menahan seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, KPK sudah barang tentu mengantongi barang bukti yang cukup dalam menetapkan seseoarang menjadi tersangka.
[ads-post]
"Kalau bisa begitu ditetapkan tersangka, satu bulan langsung ditangkap. Menurut saya tidak sesuai dengan Pancasila, sila kedua, kalau KPK menyandera seseorang bertahun-tahun sebagai tersangka," tegas politikus Partai Demokrat itu.

Dalam kesempatan itu, Benny sempat menyindir sejumlah tersangka kasus korupsi yang beralasan sakit ketika hendak akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi. Namun, Benny tidak menyebut secara spesifik pihak yang dimaksud. "Ada juga yang dipanggil KPK tapi langsung sakit dia, jadi tidak jadi diperiksa," sindir Benny.

Diketahui, KPK menetapkan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP kurang lebih dua bulan yang lalu. Namun, hingga saat ini Ketua Umum Partai Golkar itu masih bebas berkeliaran dan memimpin DPR.

Menara Post - Depok - Penyanyi Melly Goeslaw dan Hedi Hunus berhasil mengumpulkan dana Rp 561 juta dalam “Konser Kemanusiaan Cinta dan Peduli Rohingya” di Ballroom Bumi Wiyata, Depok, Minggu, 10 September 2017. Konser sekaligus penggalangan dana ini bekerja sama dengan Qupro Indonesia.

Penyanyi Melly Goeslaw dan Hedi Yunus saat mengelar Konser Kemanusiaan Cinta dan Peduli Rohingya, Ballroom Hotel Bumi Wiyata, Minggu, 10 September 2017. Photo By.tempo

Melly Goeslaw mengatakan sudah lima tahun terakhir ini dia terlibat dalam penggalangan solidaritas atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Saat ini bencana kemanusiaan terjadi di Myanmar, jadi seluruh dana yang terkumpul akan disalurkan untuk keperluan pengungsi Rohingya di perbatasan Bangladesh.

“Tadi terkumpul Rp 561 juta akan digunakan membeli pangan dan obat-obatan pengungsi,” ujar Melly saat konferensi pers seusai konser.
[ads-post]
Menurut Melly, dia sedih melihat derita Rohingya melalui video yang tersebar di media sosial. Dana yang terkumpul ini akan terus dipantau penyalurannya hingga sampai ke tangan para pengungsi. “Hasilnya nanti akan dipublikasikan ke publik.”

Hedi Yunus menambahkan, sebagai seniman dia bertugas menghibur para donatur agar terketuk hati mereka. Kejadian yang menimpa etnis Rohingya sudah mengetuk rasa kemanusiaan seluruh orang, tidak lagi memperhatikan latar belakang agama dan negara. “Semoga yang kejadian di Myanmar, tidak terjadi di Indonesia,” kata Hedi.

Dalam konser kemanusiaan ini Melly membawakan beberapa lagu hit, seperti Bunda, Ada Apa dengan Cinta?, dan Ayat-ayat Cinta. Sedangkan Hedi membawakan lagu seperti Doaku Harapanku dan Shalawat Badar.

Sumber : Tempo

Kapolres Kobar AKBP Pria Premos melalui Wakapolres Kompol Dhovan Oktavianto mengatakan, kasus ini masih dalam penyelidikan dan lagi dikembangkan. “Sementara masih ada empat saksi yang diperiksa,” terang Wakapolres.

MENARA POST - Indramayu,Perhelatan pemilihan kuwu (pilwu) serentak bagi 138 desa di kabupaten Indramayu akan dilaksanakan pada 13 Desember 2017. Pemerintah Daerah sudah menganggarkan hampir 13 milyar untuk seluruh kebutuhan proses tersebut. Dan tahapanya sudah dimulai sejak Agustus lalu.

Ilustrasi

Ditemui di ruangan kitinggil (gedung pertemuan) dalam kegiatan sosialisasi regulasi pilwu serentak di kabupaten Indramayu, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Dudung Indra Ariana mengatakan bahwa pemilihan kuwu sekarang berbeda dengan sebelum-sebelumnya, semua kebutuhan panitia dalam melaksanakan proses pemilihan kuwu   akan ditanggung sepenuhnya oleh APBD termasuk pos pengamanan. Ia menambahkan bahwa dana yang akan diterima oleh pantia lokal (desa) tidak untuk alokasi pengamanan karena pos tersebut sudah dicover oleh kabupaten lewat satu pintu. Jadi penggunaannya nanti murni untuk kebutuhan pantia sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah (perda) no.5 tahun 2017.

Menara Post - Oleh Miftakul Akla

Dalam sistem demokrasi, peran partai politik (parpol) sangat besar menjadi penghubung yang strategis antara pemerintahan dan warga negara. Tidak berlebihan jika ada yang beranggapan, parpollah yang menentukan demokrasi Indonesia.

Ilustrasi

UU Nomor 2 Tahun 2008 menyebutkkan parpol dibentuk untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa sesuai dengan UUD 1945. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Artinya, parpol dibentuk sebagai wadah untuk menampung suara dan aspirasi rakyat untuk menuju kesejahteraan.

Tetapi seiring waktu berjalan, ternyata banyak parpol melenceng dari tujuan awalnya karena banyak kader yang notabene generasi muda, terjerat kasus korupsi. Hal ini pun membuktikan, spirit dan peran besar kaum muda sebagai agen of change dalam beberapa dekade terakhir mulai meragukan. Tambah lagi dengan gaya hidup hedonisme, gempuran budaya barat menjadi salah satu penyebab utama.

Jiwa nasionalisme kaum muda mulai luntur dan peran vital yang selama mereka mainkan mulai berubah. Padahal, ibarat nyawa kehidupan, nasionalisme merupakan jantung keberlangsungan kehidupan berbangsa bernegara. Nasionalisme merupakan tiang penegak eksistensi suatu negara. Kondisi ini semakin parah dengan banyaknya generasi muda yang mulai melupakan Pancasila sebagai ideologi Indonesia.

Sedikit ke belakang, sejarah terbentuk tidak terlepas dari peran dan kerja keras kaum muda. Sejak kebangkitan nasional tahun 1908 sampai kemerdekaan, kaum muda memegang peranan vital dalam perjalanan sejarah. Saat kritis, pemuda selalu berada di garda depan dan sigap. Mereka bersatu tujuan tanpa memandang suku, ras, maupun agama. Spirit itulah yang kemudian menjadi cikal bakal Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928 dan Kemerdekaan Indonesia.

Pemuda-pemudi mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Peran mereka masih terlihat ketika Orde Lama dan baru tumbang, sampai bergulirnya reformasi. Campur tangan pemuda tidak bisa diabaikan dalam sejarah Indonesia.
Seiring berubahnya zaman, peran besar kaum muda mulai tidak terasa ketika Indonesia sedang membangun sistem demokrasi, sistem pemerintahan yang oleh Abraham Lincoln (1809–1865) didefiniskan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi di tangan rakyat. Wargalah yang mempunyai hak, kesempatan, dan suara sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan.
[ads-post]
Namun sayang, peran besar pemuda seolah “terpasung” dengan berbagai kebijakan serta aturan yang dibuat sekelompok golongan atas nama demokrasi. Aturan yang secara tidak langsung mengebiri hak-hak kaum muda yang ingin berkontribusi untuk bangsa dan negara.

Demokrasi yang seharusnya menjadi media untuk memberi kebebasan justru sebaliknya. Kaum pemuda mulai kehilangan arah dan tujuan karena lebih banyak yang berpikir pragmatis. Memang, untuk menuju demokrasi membutuhkan kendaraan bernama parpol.

Peran awal yang baik sudah hilang.

Kepentingan parpol yang merupakan kepanjangan tangan suara rakyat mulai pudar. Parpol lebih banyak ditunggangi kepentingan organisasi atau kelompok tertentu yang pragmatis. Mereka mengabaikan kepentingan rakyat. Banyak faktor yang menyebabkan peran parpol dalam penegakan sistem demokrasi mulai dipertanyakan.

Di antaranya, parpol lebih banyak berorientasi politik praktis. Tidak dipungkiri, pascareformasi parpol lebih banyak didominasi kepentingan politik praktis. Partai saling sikut untuk mendapat lebih banyak kursi legislatif guna semakin meningkatkan bargaining. Padahal di sisi lain, politik praktis yang dianut dan dijalankan parpol mengabaikan hak serta aspirasi rakyat.
Regenerasi

MENARA POST - Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jelas sangat penting di saat lembaga lain tidak mampu menumpas korupsi. Lembaga lain lebih banyak bermain, tetapi KPK sungguh menjadi harapan memberangus para penilep uang rakyat.

Gedung KPK Pusat

Dengan kata lain, negara ini membutuhkan lebih banyak lagi lembaga semacam KPK karena koruptor terus beranak-pinak. Mereka menggurita memasuki seluruh sendi dan relung institusi negara.

Maka ketika terjadi berbagai upaya DPR membonsai KPK lewat banyak cara, sungguh menyedihkan. Mengapa DPR yang seharusnya mendukung proses pemberantasan korupsi malah terus saja tiada henti berupaya menumbangkan KPK. Salah satu cara melumpuhkan KPK dengan membentuk Pansus KPK. Seperti biasa, DPR tidak pernah mendengarkan suara rakyat, maka meski banyak ditolak, pansus tersebut terbentuk juga dengan pemaksaan diri karena malu kalau tidak terbentuk.

Heboh pansus tambah tak terkendali ketika seorang Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Aris Budiman, nyelonong memenuhi panggilan pansus, meskipun jelas-jelas institusi tempat bekerjanya melarang. KPK tidak mengakui pansus, sehingga menyatakan tidak akan meluluskan permintaan pansus terkait penyidikan.

Alasan Aris bahwa kehadirannya atas nama pribadi, rasanya tidak tepat. Sebab begitu seseorang menjadi pejabat, sebenarnya atribut bernama pribadi, sudah hilang. Dia menjadi milik publik, tidak bisa lagi mengataskanamakan pribadi. Demikian juga dengan Aris, begitu berada di KPK, apalagi menjabat selevel direktur, jelas tidak bisa mengatasnamakan pribadi. Dia hadir tidak bisa dalam kapasitas pribadi. Inilah yang sering tidak dipahami para pejabat. Begitu menjadi pejabat, ya tidak lagi boleh mengatasnamakan pribadi.
Pengamat dari Padang menilai kehadiran Aris ke pansus untuk kepentingannya sendiri. Dia mau mencari dukungan DPR untuk kasusnya. Memang nama Aris disebut-sebut dalam persidangan mantan anggota DPR, Miryam S Haryani, pemberi keterangan palsu dalam kasus korupsi e-KTP. Dalam video yang diputar di persidangan, terungkap ada sejumlah penyidik bertemu anggota Komisi III DPR di luar pemeriksaan. Salah satunya Aris. Selain itu, melalui video pemeriksaan Miryam itu disebutkan pula Aris menerima uang dua miliar rupiah. Itulah dugaan pengamat dari Padang tadi bahwa kehadiran Aris di pansus untuk mencari dukungan.
[ads-post]
Konflik dengan penyidik Novel Baswedan telah mendorong Aris ke pansus. Tak pelak hal ini menimbulkan keresahan di dalam internal KPK. Kasus akan semakin ramai bila polisi melanjutkan laporan Aris dan menjadikan Novel tersangka. Masyarakat pegiat antikorupsi menilai laporan Aris janggal. Hal itu mestinya diselesaikan secara internal, tidak perlu melaporkan ke polisi.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga perlu tegas dalam kisruh bawahannya ini, jangan sampai meluas. Apalagi dalam sebuah online ditulis bahwa Novel atas nama pegawai KPK menolak terhadap penyidik senior dari Polri yang akan ditempatkan di KPK.

Menurut Novel, wadah pegawai KPK menolak karena Aris selalu menghalangi pemeriksaan sejumlah oknum Polri yang tersangkut dalam kasus yang sedang ditangani KPK. Jadi e-mail Novel ke Aris yang menjadi dasar pelaporan ke polisi atas nama wadah pegawai KPK, bukan Novel pribadi. Kapolri harus menghentikan kasus ini agar ikut serta menjaga ketenangan, sehingga KPK tidak gaduh. Sebab jika konflik berkepanjangan akan sangat merugikan rakyat karena koruptor tertawa-tawa.

Kapolri juga proaktif menelusur, benar tidaknya pernyataan Novel, sejumlah oknum Polri yang mau diperiksa terus dihalangi. Masyarakat menunggu totalitas Jenderal Tito untuk benar-benar membersihkan institusi Polri dari gaya lama seperti itu, saling melindungi. Tito harus lebih memperlihatkan, ada revolusi perbaikan dalam institusi Polri selama dia pimpin. Caranya, bongkar yang menghalangi pemeriksaan oknum Polri. Beranikah Kapolri?

Mimpi bisa menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan, tapi di sisi lain mimpi juga bisa menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Kadang kala pula mimpi bisa menjadi sesuatu yang membingungkan. Namun pernahkah Anda memimpikan seseorang secara berulang kali?
Jika Anda pernah memimpikan seseorang secara berulang kali, entah itu orang yang Anda sukai atau Anda benci, semua mimpi tersebut ternyata ada artinya jika dilihat dari sisi psikologis.

Ilustrasi

Seseorang bisa muncul secara berulang kali ke dalam mimpi Anda bukan berarti Anda akan menghabiskan sisa hidup Anda dengan orang tersebut. Tapi orang tersebut melambangkan sesuatu yang tidak Anda ketahui maknanya.

“Model pikiran sangat sesuai dengan gagasan tentang komputer,” kata psikolog klinis Dr. John Mayer kepada Elite Daily.
[ads-post]
“Ketika kita tidur, komputer kecil itu (otak) akan terus berputar. Itu tidak dimatikan atau berhenti. Kita memiliki persepsi bahwa kita merasa kosong saat sedang tidur, tapi (otak) tetap terus berjalan,” tambah Mayer.

Dia menambahkan kalau kita memimpikan seseorang secara berulang kali, orang tersebut sebenarnya melambangkan tekanan atau kegelisahan yang sedang Anda alami.

“Mimpi tersebut biasanya tidak sama persis, tetapi temanya biasanya berulang. Itu terus berulang di komputer (otak) Anda,” kata Mayer.

Jadi mungkin saja Anda sedang mengalami tekanan jika sering memimpikan seseorang yang sama secara berulang kali.

Sumber: Mirror.co.uk

MENARA POST - Indramayu,Pemerintah Kabupaten Indramayu akan menggelar pemilihan kuwu (pilwu) serentak di 30 kecamatan di Kabupaten Indramayu pada tahun 2017 ini. Gelaran pesta demokrasi pilwu ini sudah memasuki tahap persiapan, salah satunya adalah penyusunan draf perubahan perda dan rencana anggaran yang akan dibebankan oleh APBD Indramayu.

Ilustrasi

"Saat ini akan dibahas perubahan perda dulu seiring dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang persyaratan calon kuwu," ungkap Kadis PMD Kabupaten Indramayu, H. Dudung Indra Ariska kepada "FC" didampingi Kabid Pemdes, Sulaeman, akhir pekan kemarin di kantornya.

Menurutnya, belum lama ini pihaknya sudah berkordinasi dengan beberapa camat untuk membahas usulan biaya pelaksanaan pilwu bagi 138 desa di Kabupaten Indramayu. Salah satu draf usulan anggaran yang disampaikan perwakilan camat sebesar Rp73 juta per desa dengan sistem klasifikasi desa. "Itu baru rencana biaya yang disampaikan sebesar Rp73 juta per desa, saat ini masih belum final," tuturnya.

Berikut data kecamatan yang akan mengikuti pilwu secaraak..
[ads-post]
ke-30 kecamatan yang akan menggelar pilwu tersebut yakni Kecamatan Indramayu 6 desa, Sindang 3 desa, Balongan 4 desa, Arahan 6 desa, Cantigi 4 desa, Lohbener 3 desa, Juntinyuat 5 desa, Karangampel 5 desa, Kedokanbunder 2 desa, Krangkeng 5 desa, Kertasemaya 4 desa, Sukagumiwang 3 desa, Jatibarang 4 desa, Widasari 4 desa, Bangodua 5 desa, Tukdana 7 desa, Losarang 6 desa, Sliyeg 5 desa, Lelea 9 desa, Cikedung 3 desa, Terisi 1 desa, Kroya 4 desa, Gabuswetan 6 desa, Kandanghaur 7 desa, Bongas 5 desa, Sukra 5 desa, Patrol 4 desa, Anjatan 4 desa, Haurgeulis 6 desa dan Gantar 3 desa.

Dari 138 desa tersebut 8 desa saat ini dipimpin oleh pejabat kuwu karena meninggal dunia dan tersangkut kasus hukum.