MENARA POST - Jakarta, 30-05-2018, Meyikapi beredarnya selebaran yang berkop surat Dewan Pers (DP) yang ditujukan kepada Instansi Pemerintahl, Kapolri, dan Instansi Swasta tertanggal 30 Mei 2018 perihal himbauan Dewan Pers terkait isu  THR menjelang Idul Fitri 1439 H.


Forum Pers Independent Indonesia (FPII) menganggap bahwa selebaran yang beredar luas di berbagai kalangan tersebut menunjukkan sikap yang berlebihan dan tidak beralasan dari orang-orang "Pengecut" yang bernaung di bawah Dewan Pers.

Sehubungan dengan pernyataanya yang telah melukai professionalisme Wartawan,  maka Ketua Dewan Pers beserta Jajarannya sudah selayaknya dipecat

Hal yang telah meresahkan para Jurnalis ini berkaitan dengan pernyataan /himbauan mengatasnamakan Dewan Pers yang meminta kepada berbagai pihak untuk tidak melayani permintaan THR maupun sumbangan bagi pihak yang mengakui Konstituen Dewan Pers, seperti yang dikutip dari Website Dewan Pers .

Ketika himbauan ini terkait dengan profesionalisme, etika  serta benteng moral demi menjaga kepercayaan publik dan dalam rangka keikutsertaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Forum Pers Independent (FPII) sangat mengapresiasi himbauan tersebut.

Hanya saja,  himbauan tersebut menjadi cacat
oleh point berikutnya, dimana Dewan Pers
menyebutkan nama perusahaan pers dan organisasi pers yang menjadi konstituennya,

Disinyalir, penyebutan nama konstituen tersebut sama halnya dengan semacam instruksi Dewan Pers yang dapat dilayani untuk permintaan THR maupun sumbangan lainnya.

"Seharusnya Dewan Pers malu dengan selebaran yang dikeluarkannya itu, ini menunjukkan kualitas Ketua Dewan Pers yang sebenarnya, " ucap Ketua FPII,  Kasihhati saat buka puasa bersama dan rapat Pengurus Presidium FPII di Waroeng Tingwe, Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur, Rabu (30/05/18).

" Siapa yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme kewartawanan, menghindari penipuan dan penyalahgunaan profesì wartawan serta mendukung upaya pemberantasan praktek korupsi, apakah Dewan Pers dan Konstituennya atau diluar konstituennya," lanjutnya

Kasihhati meminta dengan tegas kepada Para Wartawan baik yang tergabung di Organisasi FPII maupun yang belum tergabung, untuk sama-sama mengawasi dan memantau selebaran himbauan tersebut.

"Kita mau lihat siapa sebenarnya yang menjaga etika dan profesionalisme kewartawanan," pungkasnya

Terkait Isu 319 media Abal - Abal

Ditempat yang sama, Sekretaris Nasional Forum Pers Independent Indonesia (Seknas FPII) , Wesly HS meminta kepada teman-teman yang nama dan medianya tercatat dalam list 319 media yang disebut abal-abal untuk tidak merespon terlalu berlebihan, apalagi sampai mem-viralkan list tersebut yang menurut FPII penyebaran list tersebut adalah suatu tindakan untuk membuat kegaduhan dikalangan Jurnalis (Wartawan).

" Mari kita cari dan kita selidiki siapa orang dan apa motifnya membuat list tersebut ", ujar wesly.

Dirinya juga mengapresiasi dan mendukung langkah teman-teman untuk melakukan langkah hukum kepada pihak yang telah menyebarkan list tersebut. (Red)

Massa PDIP Geruduk Kantor Radar Bogor

 MENARA POST - BOGOR - Puluhan orang dari simpatisan dan kader PDI Perjuangan menggeruduk Kantor Radar Bogor di Jalan Raya Abdullah Bin Nuh, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, untuk memprotes berita soal gaji selangit Megawati Soekarnoputri di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Sekretaris DPC PDIP Kota Bogor, Atty Soemadikarya menyebut bahwa kedatangan massa mereka untuk memprotes pemberitaan di koran Radar Bogor yang memajang foto Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan judul 'Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp 112 Juta', Rabu (31/5/2018).
[post_ads]
"Jadi persoalan terbit Radar (Bogor) per hari ini dengan redaksi di luar kepatutan menurut pandangan kita sebagai kader partai PDIP, jelas itu sangat tendensius di mana data ditampilkan itu tidak berbasiskan data yang sebenarnya," ujar Atty.

Berita RekomendasiRisma Dapat Firasat Baik Soal Gus Ipul-Puti Guntur [PR]PDIP: Radar Bogor Kalau di Jateng Kantornya Rata dengan TanahSimpatisan PDIP Geruduk Kantor Radar Bogor: Megawati Ibu bagi Kami

Atty menambahkan bahwa Megawati Soekarnoputri tidak pernah menerima gaji seperti yang diberitakan Radar Bogor.

"Ketua umum menerima gaji Rp 112 juta dengan judul ‘Ongkang-Ongkang Kaki’, sampai detik hari ini ketua umum saya tidak pernah menerima walaupun itu memang sudah dianggarkan, kan enggak bisa dia membuat asumsi yang tidak berdasarkan data maka kita sebagai kader partai demi kehormatan ketua umum diatas segalanya kita siap membela," jelasnya.
[next]
Menurut Atty, redaksi Radar Bogor menjelaskan bahwa judul berita pada halaman utama tentang gaji BPIP yang diambil dari ucapan Amien Rais.

"Judul berita itu kata redaksinya mengikuti hasil celotehannya Amien Rais, enggak bisa gitu dong harus berbasis data yang sebenarnya," ungkapnya.

Sementara Pimpinan Redaksi Radar Bogor, Tegar Bagja mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.30 WIB. Tiba-tiba, puluhan orang dari kader dan simpatisan PDI Perjuangan menggeruduk kantornya.

"Mereka langsung datang marah-marah, sempat merusak barang juga seperti meja dan lainnya. Mereka datang terkait berita head line Radar Bogor hari ini terkait penghasilan ibu Megawati," kata Tegar.
[post_ads_2]
Kemudian, redaksi Radar Bogor memberikan kesempatan perwakilan massa untuk mediasi. Hasilnya, ada beberapa yang disepakati salah satunya memuat klarifikasi terkait pemberitaan tersebut.

"Ya mereka meminta klarifikasi bahwa Rp120 juta penghasilan ibu Megawati tidak lantas diambil. Itu masih koridor wajar lah ya. Dan bahwa Rp120 juta itu bukan gaji tapi penghasilan dari beberapa variabel. Kita terima dan akan dimuat besok," pungkasnya.

Ibu dan anak lompat dafi lantai dua

 MENARA POST - SURABAYA - Retno melakukan aksi nekat dengan melompat dari lantai dua sambil menggendong bayinya, Starla yang berusia 11 bulan.

Aksi itu dilakukan lantaran menyelamatkan diri dalam musibah kebakaran di Jalan Kebalen Lor II No.9, Krembangan Utara, Pabean Cantikan, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (30/5).

Retno dan Starla kini tengah mendapatkan perawatan intensif di RSUD Dr Soewandhi.

”Saya gugup melihat kepulan asap di kamar dan langsung saya gendong anak saya (Starla,Red) untuk lompat dari jendela di lantai dua itu,” ujar Retno saat ditemui di kamar RSUD Dr Soewandhi, Rabu (30/5)
[ads-post]
Retno melanjutkan, awalnya ia ingin melompat ke genteng tetangga yang ada di sebelah kiri rumah, namun gentengnya terlalu menjorok ke dalam. Sehingga ia melompat ke tumpukan rongsok di sebelah rumah kos tersebut.

”Seingat saya Starla saya gendong dan baru terlepas saat sudah mendarat di rongsokan,” imbuhnya

Untungnya baik Retno maupun Starla tidak terlalu mendapatkan luka yang parah akibat kebakaran tersebut.

Starla hanya mengalami luka di bagian telinga kiri dan jari kaki kiri. Sementara Rento mengalami luka nyeri di bagian kaki kanannya.

Kasi Pelayanan Medik RSUD Dr Soewandhi Dr.Arif Setiawan menyampaikan jika Retno dan Starla sudah bisa pulang kevrumah sekitar 1 sampai dua hari kedepan.

 MENARA POST - Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, para pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) belum pernah menerima gaji sepeserpun sejak mereka menjalankan tugas.

Menteri keuangan era jokowi sri mulyani

Oleh karena itu, nantinya hak keuangan mereka akan dibayarkan terhitung sejak mereka menjalankan tugas di BPIP.

"(Terhitung) pada saat (Perpres) BPIP-nya sudah ditetapkan," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/5/2018).
[post_ads]
BPIP ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 yang diteken Presiden Jokowi 28 Februari 2018. Lembaga ini sebenernya sudah dibentuk pada Juni 2017, namun saat itu masih berupa unit kerja presiden.

Sri Mulyani mengatakan, gaji yang akan dibayarkan dihitung saat sudah berbentuk badan, bukan unit kerja.

"Iya dong, itu kan hak sebagai badan," ucap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Adapun gaji yang akan dibayarkan sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 yang diteken Jokowi pada 23 Mei lalu. Dengan Perpres itu, maka Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 112.548.000 per bulan.

Sementara itu, jajaran Anggota Dewan Pengarah masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan. Anggota Dewan Pengarah terdiri dari delapan orang, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

Adapun Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latif mendapatkan Rp 76.500.000. Selanjutnya, Wakil Kepala Rp 63.750.000, Deputi Rp 51.000.000 dan Staf Khusus Rp 36.500.000.

Selain gaji bulanan, Perpres 42/2018 juga mengatur para pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP juga akan menerima fasilitas lainnya berupa biaya perjalanan dinas.

Sri Mulyani mengatakan, hak keuangan pimpinan Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) tidak seluruhnya merupakan gaji.
[post_ads_2]
Angka itu juga terdiri dari tunjangan, asuransi, dan sisanya yang paling besar adalah untuk kegiatan operasional.

"Hak keuangan ini dari segi gaji pokok sama dengan pejabat negara yang lain, yaitu hanya Rp 5 juta. Kemudian yang disebut tunjangan jabatan Rp 13 juta. Lebih kecil dibandingkan lembaga lain," kata Sri.

Kompas TVPresiden Joko Widodo baru-baru ini menandatangani peraturan presiden nomor 42 tahun 2018. (Red)

 MENARA POST - Lagi heboh kejadian korban begal yang justru menjadi tersangka akibat melawan pelakunya hingga si pelaku meninggal dunia.

Youtube / Ilustrasi begal

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Jairus Saragih mengatakan, MIB ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia.
Tapi kata Jairus, penetapan tersangka itu bisa saja berubah jika nanti dari hasil gelar perkara bersama ahli pidana menetapkan tindakan MIB murni disebut melalukan pembelaan saat tengah dibegal.
 [post_ads]
Sebab, ada Pasal yang sebenarnya memang menjelaskan tentang perbuatan pembelaan diri dari penjahat.

Ternyata seseorang tidak dapat dihukum karena melakukan pembelaan darurat untuk membela diri atau orang lain dari serangan atau ancaman penjahat.

Seperti yang diatur dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :
 [post_ads_2]
(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Narapidana Ilustrasi

 MENARA POST - Jakarta, - Ribuan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat akan mencoblos pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018.

Kepala Lapas Kelas II.A Cibinong, Anak Agung Gde Krisna mengatakan sebanyak 1.255 warga binaan dinyatakan berhak ikut memilih.
[post_ads]
"Itu sudah dilakukan sosialisasi pada jumlah keseluruhan yang terbagi dalam sistem blok. Dan hal tersebut akan berlangsung pada 27 Juni 2018," kata Krisna seperti dikutip Antara, Senin (28/7).

Menurut dia, pihak Lapas telah menyelenggarakan simulasi Pemungutan Suara pada Pilkada Jawa Barat sebagai bentuk simulasi dan serta mempraktikkan cara pemungutan suara.

"Mereka hanya kehilangan kemerdekaan bergerak saja, sehingga mereka tetap memiliki hak politik untuk memilih calon pemimpin dalam gelaran pemilihan umum," katanya.

Krisna berharap warga binaan memilih menggunakan hati nurani guna mendapatkan pemimpin yang lebih baik. Tetapi tidak dibenarkan bila memilih atas dasar hanya ikut kata kawan.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor, Haryanto Surbakti membenarkan bila sudah dilakukan sosialisasi terkait pencoblosan yang berada di Lapas Kelas II.A Cibinong.

KPU akan memfasilitasi setiap warga negara untuk menyalurkan hak pilihnya. Dan hal tersebut sudah dilakukan koordinasi dengan struktural lapas guna kondusifitas.
[post_ads_2]
Selain Lapas Kelas IIA Cbinong, KPU Kabupaten Bogor juga telah melakukan simulasi pemungutan suara pada seluruh Lapas di Kabupaten Bogor seperti Lapas Sentul, Gunung Sindur, dan Rutan Gunung Sindur.

Haryanto juga mengatakan di Lapas Cibinong nantinya akan disediakan dua TPS. "Itu karena di sini warga binaan sudah mencapai 1.500 orang yang tentunya memiliki hak pilih. Dan untuk satu TPS maksimal hanya menampung 800 orang, kita upayakan membuat 2 TPS," katanya.

 MENARA POST - Sementara itu penumpang lain panik, lalu pintu exit di buka dan semua penumpang keluar. Tidak sedikit penumpang yang nekat loncat dari atas pesawat.

Penumpang Lion Air terlihat panik

Pesawat mengalami delay, dan banyak pihak yang di rugikan dalam hal ini termasuk penumpang yang hanya bisa berangkat malam ini, dan kerugian material yang di alami oleh maskapai tersebut.

Pelaku mengaku bercanda dengan teriak "BOM". Menurut beberapa orang, pelaku bisa terancam pidana hingga 20 tahun penjara karena bercandaan ini.

Inilah daftar penumpang Lion Air yang mengalami luka karena terinjak injak di dalam pesawat maupun terluka saat menyelamatkan diri terjun dari sayap pesawat:

1. Purnama Sari Seat 28 E
2. Musanip Seat 27 E
3. Dja P Ban Hin SUAMI Seat 21 B
4. Suwarni Nganri ISTRI Seat 21 E
5. S Fendi (Anak Sdr. Slmet Riyadi)
6. Rusli Seat 26 F
7. Fikri Seat 18 D
8. Iyan Wijaya Seat 19 D.
[ads-post]
UPDATE terbaru ada disini -> https://www.facebook.com/eris1011/posts/10156404497572661
---
Source: Gerry Soejatman.

Lokasi: Bandara Internasional Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat.
Pesawat PNK, PK-LOJ.

Berikut video Suasana kepanikan penumpangnpesawat lion air, karena ada yang mengatakan bahwa di dalam pesawat ada bom.

Foto saat warga bogor menemukan sekardus e-ktp /doc netizen

 MENARA POST - Jelang Pilkada serentak yang akan digelar beberapa bulan lagi, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Disdukcapil Kota Bekasi, Nardi memaparkan, bahwa di kotanya telah ditemukan 45.304 lembar e-KTP duplikat ganda.

“Kami akan lakukan pemilihan kepala daerah, saat ini KPUD Kota Bekasi juga sudah melakukan pencoklitan (pencocokan dan penelitian) dengan melakukan kunjungan langsung ke semua rumah-rumah warga Kota Bekasi dan ada 3.000 data lagi yang belum clear,” ujarnya Rabu (28/3).
[post_ads]
Hal tersebut terlihat dari 2.409.038 orang penduduk Kota Bekasi dengan rincian, wajib KTP yang tercatat 1.778.265 orang, sementara e-KTP tercetak 1.566.963 orang, dan yang belum melakukan perekaman per akhir Januari sebanyak 90.042 orang.

“Saat ini ada 67.803 data warga Kota Bekasi yang telah direkam dan siap dicetak, namun kami menemukan ada duplikat ganda e-KTP mencapai 45.304 orang,” ucapnya.

Saat ini pihaknya terus melakukan upaya-upaya untuk mempercepat perekaman data e-KTP warga Kota Bekasi yang masih mencapai 4 persen.
[post_ads_2]
Sedangkan untuk data duplikat, sudah ditanggulangi langsung oleh pusat dan yang tersisa saat ini hanya 8.153 orang.

“Terakhir kita sudah menerapkan perekaman itu dengan melayani hari masyarakat mulai hari Senin-Sabtu, dimulai dari pukul 08.00 sampai 12.00 WIB. Hal yang sama juga telah kami lakukan di 12 Kantor Kecamatan di Kota Bekasi,” pungkasnya.

 MENARA POST - Bekasi -Keluarga Besar Pengemudi Indonesia (KBPI) Kab.Bekasi gelar buka puasa bersama sebagai bentuk silaturahmi dari kepengurusan tersebut

KBPI Korwil Jabodetabek Gelar Buka Puasa Bersama

Wartawan Sergabreborn.Id (Menara Post Group) melaporkan bahwa,hari ini KBPI Korwil Kab.Bekasi yang di pimpin oleh Bagas Kara menghadiri undangan buka puasa  bersama KBPI Korwil Tanggerang  Pada, Minggu, tanggal 27 mei 2018 dengan seluruh korwil yang ada di Jakarta,Bogor,Depok, Tanggerang,Dan Bekasi (Jabodetabek) Pada kesempatan itu juga turut hadir Komunitas driver lain,seperti PPTI,SPTN,Silinder,solder,sekawan,EJR,KDB,CDI,PI
[post_ads]
Sementara itu, Dalam sambutan Ketua Panitia Dani saat di konfirmasi mengatakan bahwa, Acara tersebut dilakukan agar mempererat silatrahmi antar komunias serta menindak lanjuti langkah langkah dalam menyatukan seluruh komunitas  antara driver terutama masalah premanisme yang di alami para pengemudi
[post_ads_2]
Ia  berharap pengemudi itu bisa aman dan nyaman dalam perjalan dari keberangkatan sampai tujuan begitu juga sampai sebaliknya,semoga setelah agenda silaturahmi ini dapat kembali mempererat persaudaraan sesama pengemudi di jalan raya,"tutupnya (Khairuddin Harahap)

Warga menemukan KTP di jalanan yang diduga jatuh dari truk

 MENARA POST - Jakarta,  Aparat kepolisian menolak berkomentar soal kabar tercecernya kartu tanda penduduk (KTP) di jalanan, tepatnya di Jalan Salabenda, Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (26/5).

Kabar tercecernya KTP ini beredar luas di media sosial. Diduga KTP yang tercecer itu berjumlah ratusan hingga ribuan eksemplar.

Laporan sejumlah media membenarkan peristiwa ini berdasarkan keterangan warga sekitar.
[post_ads]
Diduga, KTP ini terjatuh dari sebuah truk yang sedang melintasi kawasan tersebut. Kemudian warga sekitar menemukannya.

Sementara dari foto yang beredar, salah satu KTP tersebut berasal dari Sumatera Selatan.

Saat beberapa media menghubungi Kapolsek Kemang Kompol Ade Yusuf untuk menanyakan kebenaran hal ini. Namun yang bersangkutan menolak memberi keterangan dengan alasan tidak memiliki kewenangan.

"Silakan langsung ke bapak Kapolres. Saya tidak ada kewenangan membuat statement," kata Ade kepada wartawan melalui pesan singkat.
[post_ads_2]
Awak media lantas menelepon Kapolres Bogor AKBP Andi M Dicky. Tetapi Andi tak merespons saat dihubungi.

Sambungan juga sempat putus saat coba dihubungi untuk kesekian kali. Sementara pesan singkat yang dikirim sampai saat ini belum mendapat balasan. (Red)

 MENARA POST - Subang-Plt. Bupati Subang H. Ating Rusnatim, SE menghadiri kegiatan acara Peresmian dan penandatanganan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Aula Kecamatan Pabuaran (23/5/18).

BPD Desa Bale Bandung Jaya Kab.Subang Resmi Dilantik

Camat Pabuaran Didik Solihin, S. Sos. M. SI dalam sambutannya menyampaikan atas nama pribadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan 1439H.  Di kecamatan Pabuaran terdiri dari  delapan Desa. Adapun yang telah terdaftar untuk diresmikan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di kecamatan Pabuaran terdiri  empat desa, diantaranya Desa Siluman, Desa Bandung Jaya, Desa Cihambulu, Desa Kandawung. Semoga empat desa lainnya  dalam proses SK Bupati bisa segera di resmikan. Adapun tugas BPD setelah di resmikan menentukan rapat pembentukan kepengurusan anggota.
[post_ads]
Plt. Bupati Subang H. Ating Rusnatim,  SE dalam sambutanya menyampaikan selamat kepada empat desa di kecamatan Pabuaran yang sudah diresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa, saya ucapkan selamat kepada seluruh yang sudah di resmikan, saya berharap setelah di resmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bisa menjalankan tugasnya dengan baik juga tanggung jawab sebagaimana mesti nya dalam melaksanakan pembangunan di desa masing-masing. Pemerintah kan Subang mengingatkan Kepada seluruh masyarakat Kecamatan Pabuaran menghimbau selalu untuk menjaga desa nya masing masing bilamana ada orang mencurigakan yang tidak di kenal segera melaporkan ke Kapolsek. Pemerintah berharap di Kabupaten Subang tidak ada kejadian yang kita inginkan. Diakhir sambutanya saya atas nama pribadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan 1439 H.

Plt. Bupati Subang H. Ating Rusnatim, SE meresmikan:

5 Orang Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bale Bandung Jaya.
[post_ads_2]
9 orang anggota badam Permusyawaratan Desa Kadawung.

7 Orang Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cihambulu.

9 Orang Anggota Badan Permusyawaratan Desa Siluman Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang Periode Tahun 2018 - 2024.

Dalam Kegiatan ini di hadiri oleh Asda I,  Kadis Pemerintah Desa Kab Subang, Kapolsek pabuaran, Danramil, Kepala Desa Se-Kecamatan Pabuaran, Seluruh anggota BPD yang telah di lantik.(Dit/Hms)

 MENARA POST - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengungkapkan sejumlah perjuangan Presiden Joko Widodo menghapuskan persepsi publik mengenai ketidakramahan pemerintah Indonesia terhadap umat Islam, khususnya Ulama.

Menyatroni pesantren-pesantren di Tanah Air, bertemu ulama, hadir dalam kegiatan-kegiatan keagamaan umat Islam, misalnya. Namun, menurut Zulkifli, usaha itu akhirnya sia-sia, karena Kementerian Agama kerap membuat kebijakan yang tidak sejalan dengan upaya Presiden. Teranyar, dengan merilis 200 nama mubalig, yang muaranya bergulirlah wacana sertifikasi ulama di Indonesia.
[post_ads]
"Saya kira blunder besar yang dilakukan Menteri Agama. Secepatnya tarik dan meminta maaf. Pemerintah kita ini dikesankan tidak ramah terhadap para ulama. Umat Islam. Dikesankan, tanda kutip," kata Zulkifli Hasan dalam acara ILC yang ditayangkan tvOne, Selasa malam, 23 Mei 2018.

"Presiden bekerja keras untuk menetralisir itu, hampir seluruh pesantren, Presiden datang. Setiap ada acara Islam, Presiden datang. Di mana pun, bahkan saya beberapa kali menemani, untuk menghapus stempel bahwa pemerintah tidak ramah ulama dan umat Islam. Bekerja keras Presiden. Tiba-tiba Kemenag melakukan politik belah bambu," Zulkifli menambahkan.

Menurut Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu, negara ini berlandaskan Pancasila. Seharusnya pemerintah dalam menjalankan ini, mempersatukan masyarakat. Bukan justru melakukan hal-hal yang dapat memecah umat beragama.
[next]
"Pancasila itu mempersatukan, bukan memecah belah begini. 200 diangkat, yang 200 ribu dipijak. Kerja keras Presiden selama satu tahun lebih, sirna saya kira. Maka dari itu, saya katakan, blunder besar," kata Zulkifli.

Zulkifli juga mempertanyakan tujuan Kemenag membuat kebijakan 200 mubalig ini. Sebab, Indonesia tidak hanya umat Islam, melainkan ada umat-umat beragama lainnya.

"Nanti kalau ada lanjutan, ulama Islam disertifikasi. Lalu pastor, pendeta bagaimana? Apa yang terjadi di negeri kita. Mau jadi apa kita ini? Oleh karena itu, blunder besar. Menurut saya jangan berdalih, tarik, minta maaf," kata mantan Menteri Kehutanan tersebut.

Menurut Zulkifli, banyak pekerjaan-pekerjaan Kemenag yang masih menumpuk, tapi sampai sekarang tak kunjung diberesi. Umrah dan haji contohnya. Sudah ratusan ribu pengaduan masuk ke MPR, lantaran jemaah terlantar tak bisa berangkat, tetapi Kemenag tidak bisa menyelesaikan.
[post_ads_2]
"Saya ke MPR banyak sekali ditemui, ratusan ribu umat Islam yang ingin haji dan umrah telantar. Bukan 10 ribu, tapi ratusan ribu. Bukan baru kemarin, bertahun-tahun. Telantar tak bisa berangkat. Orang kampung jual sawah, jual kerbau, jual sapi, bertahun-tahun dia kumpulkan uang mau berangkat umrah, ada yang ingin berangkat haji, tak bisa berangkat," kata Zulkifli dengan suara meninggi.

"Padahal itu tugas Kementerian Agama. Lalu Kemenag 'sudah tutup saja perusahaannya'. Di mana tanggung jawabnya? Pembiaran bertahun-tahun. Kepekaannya, empatinya Menteri Agama terhadap umat Islam, ulama, empatinya itu ada di mana? Itu lebih penting. Sekarang bikin blunder baru, sertifikasi ulama. Persoalan baru. Kasihan Pak Presidennya menurut saya," kata Zulkifli. (Red)

 MENARA POST -   JAKARTA – Nilai tukar rupiah belum mampu bangkit di awal pekan ini. Tercatat, rupiah masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat sejak pekan lalu. Pagi ini, rupiah makin melemah ke level Rp14.178 per USD.
Melansir Bloomberg Dollar Index, Senin (21/5/2018) pukul 09.23 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 22 poin atau 0,16% ke level Rp14.178 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.175-Rp14.178 per USD.

Mata uang asing

[post_ads_2]
"Tetap mewaspadai terhadap sentimen-sentimen yang dapat membuat IHSG kembali melemah," ujarnya dalam riset tertulis,
(Red)

 MENARA POST - Bandung - Calon Gubernur Jawa Barat Sudrajat mengatakan pemilihan gubernur saat ini sudah bernuansa pemilihan presiden. "Kita tidak usah berpura-pura karena ini adalah aspirasi masyarakat yang ada di Jawa Barat khususnya," ujar Sudrajat saat mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat pada Sabtu 19 Mei 2018.

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Sudrajat (kiri), Ahmad Syaikhu (kedua kiri) melambaikan tangan saat menghadiri kampanye akbar di Monumen Perjuangan Rakyat, Bandung, 12 Mei 2018. Pasangan Asyik menggelar kampanye akbar berupa acara "Asyik Berzikir", orasi dan doa bersama. ANTARA/M Agung Rajasa

Karena itu Sudrajat dan pasangannya Ahmad Syaikhu membawa kaos bertuliskan #2018AsyikMenang #2019GantiPresiden dalam debat Pemilihan Gubernur Jawa Barat atau Pilgub Jabar 2018 di Balairung UI pada Senin 14 Mei lalu.

Insiden itu berujung ricuh. Pendukung pasangan calon TB Hasanuddin-Anton Charliyan tidak terima dengan aksi yang dilakukan oleh Sudrajat dan Ahmad Syaikhu dalam pernyataan penutup di debat Pilgub Jabar 2018 tersebut.

Sudrajat mengklaim kaos yang ia bawa pada acara debat itu sudah tersebar luas di masyarakat Jawa Barat. "Saya hanya menegaskan kembali bahwa ini adalah aspirasi masyarakat Jawa Barat," ujar calon gubernur yang diusung Partai Gerindra, PKS, dan PAN tersebut.

Bahkan Sudrajat mengatakan tagline di kaos tersebut diklaimnya sah untuk meraup dukungan suara. “Pada saat debat publik adalah waktunya kampanye. Dan kampanye itu tujuannya untuk meraup dukungan suara dari masyarakat. Karena itu sudah aspirasi publik, saya hanya tinggal menegaskan kembali. Jadi itulah yang menjadi alasan kami,” kata dia.


Adapun Ketua Bawaslu Jawa Barat Harminus Koto mengatakan dalam klarifikasi kepada Sudrajat dan Ahmad Syaikhu lembaganya mencecar 33 pertanyaan seputar penyelenggaraan debat di Balairung UI Depok. "Kami tanyakan dari awal sampai akhir," ujarnya.

Menurut Harminus, sanksi atas dugaan pelanggaran administrasi itu bergantung dari tinggi rendahnya pelanggaran yang dilakukan. “Pelanggaran di luar pidana pemilu itu pelanggaran administrasi. Umpanya dalam kampanye, bisa tidak di ikutkan dalam kampanye berikutnya. Bisa peringatan tertulis, peringatan lisan,” kata dia. “Kalau pidananya tidak memenuhi unsur. Kita mau lihat pelanggaran administrasinya terkait atau tidak.”

 MENARA POST - Banyumas - Banyumas, Jawa Tengah, bagi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memiliki arti khusus. Di tanah Ngapak inilah, leluhurnya berasal.

Prabowo Subianto ketika berziarah di Makam Utama Raden Yudhanegara II, Dawuhan, Banyumas. (Foto: Liputan6.com)

Kakeknya, Margono Djoyohadikusumo, sang pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) dimakamkan di tanah leluhurnya, Dawuhan, Banyumas, beserta buyut-buyut Prabowo lainnya. Salah satunya, Raden Yudhanegara II.
[post_ads]
Prabowo Subianto juga memiliki silsilah dengan Joko Kaiman, Sang Adipati Mrapat, yang membagi Banyumas menjadi empat kadipaten (kabupaten), yakni Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, dan Purbalingga.

 MENARA POST - Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menginstruksikan seluruh jajaran Pegawai negeri sipil (PNS) agar tak menyebarkan berita palsu (hoax) dan ujaran kebencian bermuatan SARA yang berpotensi sebagai sumber perpecahan bangsa.

PNS Jombang tangan kanannya hormat, yang kiri pegang HP saat upacara

Hingga saat ini, BKN sendiri telah menerima pengaduan dari masyarakat atas keterlibatan PNS atau biasa disebut juga ASN dalam ragam aktivitas ujaran kebencian yang turut memperkeruh situasi bangsa. ASN yang terbukti menyebarluaskan ujaran kebencian dan berita palsu masuk dalam kategori pelanggaran disiplin.
[post_ads]
Mengantisipasi hal tersebut, BKN akan melayangkan imbauan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Daerah untuk melarang ASN di lingkungannya menyampaikan dan menyebarkan berita berisi ujaran kebencian perihal SARA.

PPK juga diminta mengarahkan ASN di instansinya agar tetap menjaga integritas, loyalitas, dan berpegang pada empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berikut bentuk aktivitas ujaran kebencian yang masuk dalam kategori pelanggaran disiplin:

1. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah

2. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antargolongan

3. Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian (pada poin 1 dan 2) melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost Instagram dan sejenisnya)

4. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah

5. Mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah

6. Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana pada poin 1 dan 2 dengan memberikan like, dislike, love, retweet, atau comment di media sosial.
[post_ads_2]
ASN yang terbukti melakukan pelanggaran pada poin 1 sampai 4 dijatuhi hukuman disiplin berat dan ASN yang melakukan pelanggaran pada poin 5 dan 6 dijatuhi hukuman disiplin sedang atau ringan. Penjatuhan hukuman disiplin itu dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak perbuatan yang dilakukan oleh ASN tersebut.

PPK Instansi wajib menjatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut. (Red)

 MENARA POST - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jendral Rumah Swadaya terus gulirkani program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau lebih dikenal sebagai program bedah rumah tidak layak huni (Rutilahu).

BSPS

Tujuan program  BSPS ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan BSPS, adalah terbangunnya rumah yang layak huni oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
[post_ads]
Dan penyalurannya perlu di ketahui, mengacu kepada  peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, di mana penyaluran dana BSPS disalurkan oleh Bank ataupun Kantor Pos.

Bentuk program tersebut meliputi peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru dilihat dari kualitas atap, lantai dan dinding rumah untuk dapat memenuhi syarat kesehatan, keselamatan dan kenyamanan. Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 294,9 miliar untuk PKT bedah rumah bagi 19.660 unit untuk propinsi  Jawa barat.

Di Indramayu sendiri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  akan salurkan bantuan sejumlah 1612 MBR, yang terdiri atas 358 MBR berasal dari SNVT (satuan non vertikal tertentu) yang dialokasikan khusus di Kecamatan  Cikedung sisanya 1254 MBR tersebar di 19 Kecamatan di Kabupaten  Indramayu .

Hal itu ditegaskan oleh plt. kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu melalui kasi perumahan Suhartono saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat, (18/05).  Suhartono menjelaskan jenis kegiatan Program BSPS ini terbagi menjadi dua yakni berupa Pembangunan Baru (PB) yang semuanya berada di kecamatan  terisi, berupai pembangunan baru pengganti rumah tidak layak huni, jenis pembangun lainya berupa  Peningkatan Kualitas (PK) dengan klasifikasi kerusakan rumah ringan, sedang dan berat.

" Besaran bantuan untuk Pembangunan Baru adalah Rp 30 juta. Untuk Peningkatan kualitas (PK) dengan klasifikasi rumah rusak ringan atau tidak memenuhi persyaratan kesehatan Rp 7,5 juta, rumah rusak sedang Rp 10 juta dan rumah rusak berat Rp 15 juta " jelasnya.

Masih dalam keterangan Suhartono  bahwa dalam pelaksanaan PKT bedah rumah, masyarakat akan didampingi oleh tenaga fasilitator. Mereka  sudah diberikani  pelatihan dan pembekalan fasilitator oleh kementerian PUPR agar memiliki satu pemahaman dalam pelaksanaan di lapangan. Peran fasilitator sebagai pendamping masyarakat tugasnya si samping memberikan sosialisasi mereka juga dituntut agar bisa melakukan bimbingan, motivasi dan pendampingan kepada para penerima bantuan sejak penyusunan proposal dan administrasi kegiatan.

" Ada 31 Fasilitator yang akan mendampingi 1612 MBR yang terdiri atas 6 orang akan ditempatkan guna  mendampingi  358 MBR  (SNVT) sisanya ditempatkan di 1254 MBR reguler" Imbuh Suhartono.
[next]
Soal mekanisme pencairan program BSPS tersebut  Suhartono menjelaskan bahwa nantinya uang bantuan itu akan ditransfer melalui rekening masing-masing calon  penerima bantuan (cpb) melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Dari total bantuan yang diterima oleh masyarakat pemerintah mengalokasikan dana sebesar 2,5 juta untuk keperluan bayar tukang dan sisanya akan ditransfer ke rekening toko material yang ditunjuk oleh MBR melalui kelompok nya masing - masing.

" Calon penerima program harus membentuk kelompok terdiri atas 20 MBR dimana ketuanya dipilih berdasarkan kesepakatan bersama, Mereka nanti menentukan siapa toko material yang ditunjuk untuk mensuplai kebutuhan bahan bangunanya. Penunjukan tersebut harus didasarkan oleh faktor kedekatan wilayah lokasi toko dengan lokasi penerima program dan faktor lainya adalah soal harga yang ditawarkan cari yang terbaik tentunya" tegas Suhartono.
[post_ads_2]
Suhartono kembali menegaskan bahwa pekerjaan pembangunan tersebut tidak boleh dipihak ketigakan semuanya harua bisa memberdayakan tenaga kerja lokal. Mengingat pemerintah pusat saat ini mengintruksikan program padat karya agar menyerap tenaga kerja sekitar. Ia berharap agar semua pihak bisa mentaati dan menjalankan program sesuai dengan aturan yang ada.

" Dari awal kami sudah menggandeng pihak penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian untuk mengawal program ini. Masyarakat tidak boleh diam segera laporkan jika ada oknum yang memanfaatkan program ini " tandasnya.

Berikut adalah Kecamatan dan Desa  yang mendapatkan bantuan Program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Tahun 2018

Kecamatan Kroya  41 MBR. Terdiri dari Desa iyangsari  15 MBR, Desa Temiyang 15 MBR,Kecamatanon    16 MBR, Kecamatan  Losarang    97 MBR Desairi dari ,Desa Rajaiyang  60 MBR dan Desa Pegagan   37 MBR. Kecamatan Kertasmaya memperoleh 175 MBR. Terdiri atas, Desa Kertasemaya 45 MBR, Desa Tenajar Lor 60  MBR, Desa Larangan Jambe 70 MBR. Kecamatan Jatibarang 181 MBR. Terdiri dari, Desa Bulak 50 MBR, Desa Jatibarang 47 MBR, Desa Jatibarang Baru 52 MBR, dan Desa Jatisawit 32 MBR, Kecamatan Gabus Wetan 77 MBR terdiri dari, Desa, Drunten Kulon 47 MBR, Desa Kedokan Gabus 35 MBR. Kecamatan Lohbener 80 MBR, Terdiri dari, Desa Larangan 40 MBR, Desa Pamayahan 40 MBR. Kecamatan Sindang 73 MBR, terdiri dari, Desa Rambatan Wetan 38 MBR, Desa Wanantara 35 MBR. Dan desa - desa lainya seperti, Desa Bugis tua 45 MBR, Desa Arahan Lor 45 MBR, Desa Sudimampir 45 MBR, Desa Panyingkiran Kidul 35 MBR, Desa Cipancuh 40, Desa Pabean Udik 40 MBR, Desa Tinumpuk 35 MBR, Desa Ilir 40 MBR, Desa Dukuh jati  37 MBR, Desa Sukahaji 37 MBR, Desa Gadingan 36 MBR, Desa Cibeber 45 MBR, Desa Widasari 45 MBR. (Red).

 MENARA POST - Bambu sangat akrab dengan Bangsa Indonesia. Selain memiliki fungsi dan manfaat yang baik, bambu juga digunakan suku bangsa di Nusantara sebagai bahan bangunan, transportasi, kuliner, pengobatan, peralatan rumah tangga, hingga alat musik. Namun, mengapa bambu masih dianggap sebagai tanaman tidak memiliki nilai ekonomi yang tinggi?

Sebuah kios penjual anyaman dari bambu/foto by jono KP Lensa Indramayu

Dilansir dari Lensa Indramayu, Jono kp , jurnalis yang sudah memulai ekspedisinya di Rambatan kulon blok Ningkong Lohbener Indramayu kamis 17/5/18.

 “Dalam perjalanan seorang pengrajin bambu di Indramayu yang berhasil ditemui oleh wartawan Lensa Indramayu beberapa waktu  lalu, seorang pengrajin bambu mengisahkan hampir sebagian besar masyarakat di Indramayu memanfaatkan bambu. Tapi hanya digunakan untuk pagar atau kebutuhan alat dapur,”
[post_ads]
Para pengrajin bambu di Ningkong Rambatan kulon yang menggantungkan karya tangannya  sebagai mata pencaharian utama.

Selain mengelola bambu untuk barang rumah tangga seperti anyaman besek, kukusan, nampan dan seser, juga melakukan berbagai eksplorasi pembaharuan bambu desain dan modelnya berdasarkan kebutuhan “Eksplorasi ini penting, sebab beberapa teman yang tertarik dengan bambu ada yang mampu membuatnya menjadi karya yang sedap dipandang dan bernilai ekonomis yang tinggi
Beberapa karya seni rupa kontemporer juga sangat menarik ketika mengeksplorasi bambu.

Misalnya, beberapa karya seni rupa di objek wisata seperti di Ekowisata mangrove Kedung cowet, Situ Bolang Jatisura  yang jondol (Ranggon ) nya memakai bahan baku pembangunan dari bambu.

Nuraeni (39 tahun) salah satu pengrajin anyaman bambu mengungkapkan betapa besar perubahan yang dirasakannya, berbeda dengan beberapa tahun silam. “Kondisi sekarang ini berbeda” kata Nuraeni.

Nuraeni menjelaskan bahwa bahan baku dari bambu sudah terbilang mahal, “Bambu sudah menjadi bahan baku mahal, dan dominasi peralatan berbahan baku plastik yang terus menggerus minat pasar terhadap kerajinan bambu, pada akhirnya tetap saja apa yang saya ciptakan nilainya tidak sebanding dan terlalu rendah ketika kami jual.” Jelasnya.

Dia berharap pemerintah ikut membantu kepada para pengrajin bambu khususnya di daerah Indramayu.
“Pemerintah seharusnya mengembangkan industri perkayuan berbasis bambu. Sebab, selain memiliki fungsi ekologi yang baik, bambu juga sebagai sumber kayu yang berkelanjutan, Harapan saya  peran pemerintah sekarang ikut memasarkan dan mendongkrak apa yang kami hasilkan supaya bernilai rupiah tinggi, sebab sekarang kami bergantung ke tengkulak dan dihargai relatif kecil" Ujar Ibu tiga anak yang sering di panggil Nur ini.
[next]
Hal senada juga diungkapkan Tarsid (42) mengungkapkan, pasaran kerajinan bambu di Indramayu sepi peminatnya jauh lebih rendah dibandingkan di daerah lain seperti di sunda atau luar negeri.

"Mungkin harganya yang jauh lebih mahal dibandingkan berbahan baku kaca atau kayu, sementara dalam kehidupan sehari-hari bambu merupakan bahan yang tidak bernilai ekonomi tinggi dibandingkan kayu dari pohon.” Kata Pria berambut panjang ini.

Tarsid sangat berharap akan adanya dukungan dari pemerintah untuk memajukan kerajinannya.

“Menurut hemat saya, pemerintah perlu mendorong masyarakat untuk menggunakan peralatan rumah tangga yang menggunakan bambu, Sebab tanaman bambu sangat baik untuk lingkungan hidup, supaya tidak di tinggal peminat dan pengrajin, perlu adanya terobosan inovasi pelatihan bagi kami  dan saran pemasaran yang bagus supaya apa yang kami anggap mata pencaharian utama keluarga, terus berkelanjutan sampai seterusnya.” Katanya.
Tarsid mengisahkan berjalannya waktu Flashback ke beberapa tahun yang lalu, memang keadaan sekarang di Dusun Rambatan kulon Blok Ningkong, Rasanya agak  sangat berbeda dengan sekarang.
[post_ads_2]
“Kalau tahun 90 sampai awal 2000an banyak kita jumpai pengrajin pengrajin yang kesehariannya menghabiskan waktunya menganyam kerajinan bambu di depan teras rumahnya,sekarang sangat sepi ,dan tersisa hanya beberapa gelintir orang yang Masi menggeluti usaha tersebut.” Kisahnya.

Berdasarkan pantauan wartawan Lensa Indramayu para pengrajin yang tersisa kebanyakan usianya sudah lanjut.
Di tempat terpisah seorang pengrajin lain Karno (39) mengungkapkan penghasilan dari menganyam tidak bisa menjadi harapan untuk anak-anak untuk melanjutkan apa yang ia kerjakan, dan melih pekerjaan lain. "sekarang anak-anak lebih memilih menjadi perantau di jakarta daripada menggantungkan penghasilan dari menganyam mas, sebab ya beginilah keadaanya, sebab sekarang beda dengan dulu " Karno menutup pembicaraannya. (Jono KP)

 MENARA POST -  INDRAMAYU -- Memasuki awal musim tanam gadu (kemarau) 2018, kekeringan sudah melanda sejumlah daerah di Kabupaten Indramayu. Kondisi kekeringan itu di antaranya terjadi di sepuluh desa di Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu.
Adapun sepuluh desa tersebut, yakni Desa Karanganyar,Curug, Ilir, Bulak, Pranti,  EretanKulon, Parean Girang, Karangmulya, Wirapanjunan, dan Wirakanan.

Musim Kemarau / Ilustrasi

''Ada ribuan hektare,'' kata Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan Kandanghaur, Waryono, dilansir Republika.co.id, Kamis (18/5).
[post_ads]
Waryono menyebutkan, tanaman padi di sepuluh desa itu rata-rata baru berumur seminggu sampai sepuluh hari. Namun, kebanyakan masih berupa persemaian.

Waryono mengatakan, selain hujan yang kini sudah jarang, kekeringan juga terjadi karena ketiadaan air di saluran irigasi. Bahkan, keringnya saluran irigasi tersebut membuat petani tak bisa melakukan upaya pompanisasi.
 [post_ads_2]
''Mau nyedot air gimana, di saluran irigasinya juga tidak ada air,'' kata Waryono.
Waryono mengakui,  sudah ada Kesepakatan Bersama tentang Pembagian Debit Air Daerah Irigasi Bendung Rentang yang dikeluarkan BBWS Cimanuk-Cisanggarung. Dalam kesepakatan bersama yang dihasilkan dari rapat koordinasi sejumlah pihak terkait pada 11 Mei 2018 itu diatur tentang penjadwalan air untuk tiga kabupaten, yakni Kabupaten Indramayu, Cirebon, dan Majalengka.
''Kesepakatan itu memang sudah jalan. Tapi yang jadi persoalan, daerah hulunya juga kering,'' kata Waryono.

 MENARA POST - Untuk menyambut ramadhan Polsek cantigi dan camat Cantigi melakukan rapat koordinasi dengan para Kuwu sekecamatan cantigi.

Bertempat di aula kecamatan, rapat kordinasi Kapolsek Cantigi dan camat Cantigi beserta Kuwu sekecamatan Cantigi dan para perangkat desa sekecamatan Cantigi, Rabu,15/Mei/2018.
[post_ads]
Rapat yang di pimpin camat Cantigi H. Hamami . Sag. Dalam sambutannya menuturkan bahwa bulan suci jangan sampai mempengaruhi pelayanan terhadap masyarakat dengan alasan berpuasa, "Kalau puasa kita dianggap enjoy, tidak terasa" Terang Hamami.

Hamami menghimbau agar setiap warung makan diminta kesadarannya untuk ditutup pada siang hari selama bulan yang suci ini.

Dan jangan sampai bulan ramadhan ini ternodai dengan kegiatan kemaksiatan, seperti judi, mihol, warung remang-remang sesui dengan misi Indramayu Remaja ( religius maju mandiri sejahterah ) yang tertuang dalam perda PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR : 15 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL, Pasal, Pasal 9 (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Sementara Kapolsek cantigi Iptu Heryanto mengapresiasi kan perda tersebut agar bisa dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat Cantigi khususnya.

Heryanto juga menghimbau agar warung remang-remang agar tutup disiang hari, himbauan itu agar disosialisasikan oleh para Kuwu dan lurah desa masing-masing.

Heryanto juga akan menindak tegas sesuai perda yang ada, terkait larangan mihol di wilayah hukum perda Indramayu, jika masih ada yang menggunakan miras secepatnya di laporkan, “kami akan tindak begitu juga warungnya agar cepat di laporkan nanti langsung di tindak” terang Heryanto.

Heryanto mengajak setiap Kuwu bikin sepanduk menyambut bulan ramadhan, di tiap balai desanya masing-masing.
[post_ads_2]
Heryanto manambahkan warung makan agar ditutup atau jangan terlalu terbuka, hormati Meraka yang berpuasa, dan jangan menyalakan petasan, Heryanto juga akan menindak tegas bagi kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot tidak standar.

Sementara Ketua aksi Kuwu said, berharap Kapolsek dan  Camat untuk mengadakan buka puasa bersama di setiap desa di kecamatan Cantigi, agar terjalin kerja sama yang harmonis, dan agar masyarakat bisa memberi kontribusi dalam menciptakan desa yang kondusif, Hamami juga menambahkan seperti Tahun yang lalu kita selalu mengadakan tarling (trawe keliling) di setiap desa sebagai bentuk kepedulian kita terhadap Desa-desa di wilayah Cantigi. (Arp)

Mata uang dollar amerika

 MENARA POST - Jakarta - Bank Indonesia (BI) hari ini merilis data utang luar negeri (ULN) kuartal I 2018. ULN akhir kuartal I tercatat US$ 358,7 miliar atau setara dengan Rp 5.021 triliun (kurs Rp 14.000) yang terdiri dari gabungan utang pemerintah dan swasta.

Jumlah utang ini terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 184,7 miliar atau sekitar Rp 2.585 triliun. Kemudian untuk utang swasta tercatat US$ 174 miliar atau sebesar Rp 2.436 triliun.
[post_ads]
BI menyebut jumlah ULN ini tumbuh 8,7% melambat dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal sebelumnya 10,4%. "Perlambatan ini disebabkan oleh ULN pemerintah dan swasta yang lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya," tulis keterangan resmi BI dikutip, Selasa, (15/5/2018).

Bank sentral menyebutkan perkembangan ULN ini tetap terkendali dengan struktur yang sehat. Ini terlihat dari rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) pada kuartal I 2018 yang tercatat di kisaran 34%.

Sementara itu berdasarkan jangka waktu, ULN Indonesia akhir kuartal I 2018 tetap didominasi ULN jangka panjang yang memiliki pangsa 86,1% dari total ULN.

"BI bersama pemerintah terus memantau perkembangan ULN dari waktu ke waktu untuk mengoptimalkan peran ULN untuk mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," jelas dia.

Melambatnya pertumbuhan ULN swasta terjadi akibat sektor industri penglolahan dan sektor pengadaan listrik, gas dan uap air panas. Pertumbuhan ULN sektor industri penglolahan pada kuartal I 2018 tercatat 4,4% dan 19,3% lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya.

Sementara itu untuk pertumbuhan ULN sektor pertambangan meningkat dan pertumbuhan ULN sektor keuangan relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal sebelumnya.

Hingga akhir kuartal I 2018, ULN pemerintah tercatat sebesar US$ 181,1 miliar yang terdiri dari SBN (SUN dan SBSN/Sukuk Negara) yang dimiliki oleh non-residen sebesar US$ 124,8 miliar dan pinjaman kreditur asing sebesar US$ 56,3 miliar.
[post_ads_2]
ULN Pemerintah pada akhir triwulan I 2018 meningkat US$ 3,8 miliar dari kuartal sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama bersumber dari penerbitan Global Sukuk sebesar US$ 3 miliar, yang di dalamnya termasuk dalam bentuk Green Bond atau Green Sukuk Framework senilai US$ 1,25 miliar sejalan dengan komitmen pendanaan hijau yang ramah lingkungan.

Sementara di sisi SBN, investor asing masih mencatat net buy SBN pada kuartal I 2018. Perkembangan ini tidak terlepas dari kepercayaan investor asing atas SBN domestik yang masih tinggi antara lain ditopang peningkatan peringkat utang Indonesia oleh lembaga pemeringkat Rating and Investment (R&I) pada tanggal 7 Maret 2018. (Red)

Mengaku Iseng, Pelaku Penyebar Hoax Ancaman Bom Gereja Duren Sawit, Diciduk Polisi

 MENARA POST - JAKARTA – Sempat beredar isu teror bom di Gereja Santa Anna, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (14/5/2018) pagi. Tersangka yang menyebarkan infomasi hoaks tersebut telah ditangkap dan diamankan di Polres Metro Jakarta Timur. Tersangka diketahui berinisial MIA mengaku hanya iseng.

Motif iseng itu kembali ditegaskan ketika Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol Yoyon Tony Surya Putra menggelar jumpa pers. Ia menanyakan motif dari pemuda 25 tahun itu menyebarkan informasi bohong dengan menelpon pihak Polsek Duren Sawit.
[post_ads]
“Gak ada tujuan, cuma iseng doang pak,” jawab MIA, di Polres Metro Jakarta Timur, Jalan Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (15/5/2018).

Ia pun mengaku menyesal karena telah menyebarkan informasi bohong. “Nyesal pak,” katanya lagi.

Sebelumnya, Senin (14/5/2018), sesosok misterius menghubungi Polsek Duren Sawit melalui sambungan telepon dan mengatakan telah terjadi pelemparan tas ke Gereja Santa Anna, Duren Sawit, Jakarta Timur. Ia bahkan menyebut tas itu dilemparkan oleh mobil avanza silver yang diduga berisi bahan peledak.
[post_ads_2]
Namun ketika polisi menurunkan tim Gegana untuk menyisir area Gereja, tidak ditemukan benda yang dimaksud. Polisi pun memastikan kalau informasi tersebut tidak benar alias hoaks. (Red)

Peserta pawai sambut ramadan

 MENARA POST - Semangat menyambut bulan suci Ramadhan begitu terasa, raut dan senyum dari mulai anak anak sampai orang dewasa yang terlibat bagitu terlihat.

Seperti yang diadakan sore ini di kecamatan Lohbener Indramayu Selasa 15/5 Menindaklanjuti surat dari Bupati Indramayu Camat Lohbener Udin casudin, SH,M,si. Mengintruksikan lembaga dan instansi terkait kegiatan tersebut di laksanakan hari ini.
[post_ads]
Dengan lantunan sholawat dan pakaian rapi Muslimin dan Muslimat berkumpul dan memulai acara berjalan kaki di halaman Kantor kecamatan Lohbener sebagai titik awal Star Pawai Dan berakhir di Depan masjid Desa legok Lohbener indramayu Pawai tahun ini diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari Muspika sekecamatan Lohbener, Pengasuh ponpes PTN POLINDRA, Pengurus Dewan masjid, pengurus majlis takhlim, Kepala UPTD/B, Perangkat kuwu dan staff Desa, Ka.SD,SMP,SMA N/swasta, MUI tingkat kecamatan dan Desa, Tokoh Agama, Karyawan karyawati Kecamatan Lohbener.
[post_ads_2]
Pawai yang berlangsung semarak dan ceria. Masyarakat sekitar juga antusias melihat konvoi jalan kaki dan berbondong bondong di pinggir jalan “Dengan dilaksanakan Pawai penyambutan bulan suci Ramadhan ini harapannya menjadi reminder bagi masyarakat bahwa sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadhan dan mengajak untuk menyambutnya dengan hati yang riang" Terangnya.

 Jono

Seorang pemulung sedang mengumpulkan sampah di pantai

 MENARA POST - Indramayu - Nasabah Bank Sampah Mulia Asri yang berada di Desa Sukareja Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, bisa membayar dengan menggunakan sampah untuk berobat saat mereka sakit.

"Kita sudah bekerja sama dengan Bidan desa, nasabah Bank Sampah dapat membayar biaya layanan kesehatan dengan sampah," kata Ketua Bank Sampah Mulia Asri, Ujang S. Rohman di Indramayu, Minggu (29/4).
[post_ads]
Menurutnya ke depan, direncanakan tidak hanya layanan kesehatan yang bisa dibantu melalui bank sampah, namun juga layanan pendidikan, pembayaran rekening listrik juga air dan layanan lainnya

Di tempat yang sama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Indramayu, Aep Surahman mengatakan sampah memang seharusnya dikelola dengan baik, karena bisa sangat bermanfaat, begitu juga sebaliknya, apabila tidak dikelola, maka menjadi musibah.

"Sampah diharapkan bukan lagi menjadi masalah, tapi juga bisa menjadi berkah," ujar Aep dilansir Antara.
[post_ads_2]
Aep berharap masyarakat dapat ikut serta meminimalkan timbunan sampah. Kabupaten Indramayu sendiri telah berkomitmen dengan program Indramayu Bebas Sampah Tahun 2020.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan pengendalian sampah melalui pemilahan sampah,agar dapat bernilai ekonomis, untuk lebih memacu semangat, juga akan diadakan lomba antar desa berbasis Adipura.

(MP/Red)

 MENARA POST - DEPOK – Kegaduhan mewarnai acara Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubrnur Provinsi Jawa Barat tahun 2018 yang berlangsung di Balairung, Universitas Indonesia (UI) Depok ricuh saat pasangan Sudrajat – Ahmad Shaiku (Asyik) mendapat giliran closing statement.

Kericuhan di acara debat pilgub 2018 di UI Depok

Kericuhan tersebut ketika keduanya memberikan pernyataan tidak terduga bahwa jika terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar maka tahun 2019 akan menganti presiden.
[post_ads]
Tidak hanya menyampaikan pernyataan itu saja namun calon Ahmad Syaiku mendadak mengeluarkan kaos bertuliskan 2019 Ganti Presiden, Seluruh penonoton yang hadir pun langsung respon aksi yang dilakukan Ahmad Syaiku tersebut, ratusan pendukung pasangan lain yang marah dan geram hingga terjadi saling ejek dan sorak sorai penonton menyebabkan gaduh suasana Balairung UI Depok, Senin malam (14/5/2018).

 Kemarahan pendukung pasangan calon (paslon) lain yang ada di depan mimbar membuat ratusan petugas kepolisian yang sejak awal sudah mengantisipasi langsung masuk merangsek ke tengah pendukung pasangan calon.

Tidak hanya pendukung dari pasangan TB Hasanuddin dan Anton yang marah tapi pendukung pasangan calon Dedi Mizwar dan Dedi Mulyadi, pasangan Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum juga sempat berteriak-teriak.

Mereka menilai pasangan calon no urut 3 Sudrajat – Ahmad Syaikhu tidak pada tempatnya memamerkan kaos bertulisan 2019 Ganti Presiden. “Ini bukan debat Pilpres tapi Pilgub kenapa harus itu yang dibawa-bawa dalam ajang debat ini,” teriak salah satu pendukung .

Kegaduhan semakin menjadi sehingga membuat pasangan no urut 4 Dedi Mizwar dan Dedi Mulyadi terhalang menyampaikan closing statemen.

Kandidat Gubernur Jawa Barat (Jabar) nomor urut 4, Deddy Mizwar sempat enggan melanjutkan segmen terakhir debat publik Pilgub Jabar 2018 di kampus UI Depok, Jabar, malam ini. Sempat muncul kericuhan di ruang debat. "Saya kurang bernafsu karena melihat istri saya ketakutan," ujar Deddy Mizwar.
[post_ads_2]
Deddy yang saat itu mendapat giliran menyampaikan pesan penutup debat publik terpaksa harus menunda sementara pernyataannya. Ia pun melihat istrinya, Giselawati Mizwar yang nampak ketakutan.

Melihat kondisi yang tidak kondusif itu pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi hanya bisa diam. “Kalau kondisinya seperti ini mendingan ditutup saja debatnya,” kata Deddy Mizwar. (Red)

 MENARA POST - Indramayu- Pasca teror bom di Mapolrestabes Surabaya, pengamanan di Mapolres Indramayu diperketat, Senin (14/5). Namun begitu, masyarakat diimbau tetap tenang.

Pengamanan di pos penjagaan Mapolres Indramayu saat ini ditambah petugas bersenjata lengkap yang mengenakan rompi anti peluru. Setiap pengunjung yang hendak masuk ke mapolres pun diminta meninggalkan kartu tanda penduduk (KTP) dan wajib memberi keterangan tujuan kedatangan masing-masing.
[post_ads]
Tak hanya itu, petugas juga memeriksa barang bawaan, terutama tas yang dibawa pengunjung. Para pengunjung yang mengenakan jaket pun diminta melepaskannya.

"Kami tingkatkan pengamanan di makopolres dengan personil bersenjata lengkap dan rompi anti peluru," terang Kapolres Indramayu, AKBP Arif Fajarudin, Senin (14/5).

Peningkatan pengamanan, imbuhnya, juga dilakukan di mapolsek-mapolsek di wilayah hukum Polres Indramayu. Hal serupa juga dilakukan di berbagai objek vital se-Kabupaten Indramayu.

Dalam kesempatan sama, Dandim Indramayu, Letkol Agung Nurcahyo mengimbau masyarakat tetap tenang dan waspada. Dia pun mengajak masyarakat bersama-sama secara aktif mencegah aksi terorisme di lingkungan masing-masing.

"Tidak bisa polisi sendiri, TNI sendiri, harus bersama-sama masyarakat juga," tegas Agung.

Terpisah, Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara yang juga Sultan Keraton Kasepuhan Cirebon, Sultan Sepuh XIV Pangeran Raja Adipati Arief Natadiningrat menyatakan, keraton se-Nusantara siaga menjaga persatuan dan kesatuan umat, suku dan etnis, pasca aksi kekerasan meneror sejumlah daerah di Indonesia. Arief juga mendesak pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan revisi Undang Undabg Terorisme.

"Segera revisi UU terorisme yang akan melibatkan TNI dan unsur terkait lain, dengan Polri tetap sebagai penjuru dalam proses penindakan dan penyidikan awal. Sementara, TNI sebagai unsur pendukung/ perbantuan sehingga penangannya dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, HAM, maupun politik," paparnya.

Selain UU Terorisme, pihaknya juga mengharapkan penyelesaian Revisi UU Keamanan Nasional. Di sisi lain, menurutnya, sudah saatnya BIN selaku koordinator fungsi intelijen, harus pula diperkuat dengan revisi UU intelijen.
[post_ads_2]
Polri juga disarankan membuka program pendidikan tentang keamanan Nasional bagi anggota Polri dan masyarakat umum. Dengan begitu, diharapkan terdapat output program studi keamanan nasional yang berwawasan komprehensif tentang keamanan negara.

"Semua keraton di Nusantara siaga membantu Polri, TNI, dan masyarakat, untuk menangani terorisme, radikalisme, dan gangguan kamtibmas," tandasnya.[Red]

Pedagang cabai / ilustrasi

 MENARA POST - Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, membuat harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Karangampel, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terpantau melonjak. Seperti harga cabai merah dan bawang merah naik Rp5.000 per kilogram.

Harga cabai merah pun melonjak hingga 20%, dari semula Rp24.000 per kilogram, sekarang menjadi Rp28.000 per kilogram. Bawang merah, dalam sepekan terakhir dijual dengan harga Rp23.000 per kilogram, pada Rabu (9/5/2018) pagi, sudah naik menjadi Rp28.000 per kilogram. Begitu pula dengan komoditas pangan lain, seperti kentang, wortel, dan timun yang naik berkisar Rp2.000 per kilogram.
[post_ads]
Erna, salah satu pedagang, menerangkan kenaikan harga cabai dan bawang merah ini disebabkan pasokan dari petani menipis. Sementara, permintaan jelang Ramadan meningkat hingga 100% dari sebelumnya. “Selain itu juga, naiknya harga jelang Ramadan ini sudah menjadi tren tahunan,” ujarnya, Rabu (9/5/2018).
[post_ads_2]
Pedagang dan pembeli berharap, pemerintah Kab Indramayu bisa turun tangan melakukan sidak ke pasar agar harga bahan kebutuhan pokok untuk bulan Ramadan nanti, tidak mengalami kenaikan signifikan. Dikhawatirkan harga bahan kebutuhan pokok ini akan melonjak hingga pertengahan bulan Ramadan mendatang. (Red)